Mengenang Rizal Ramli, A Syafii Maarif, Azyumardi Azra serta Dedikasi utk Gamawan Fauzi: Sambutan AS Maarif pada Syukuran Penerimaan Ramon Magsasay di PT Semen Padang November 2008

Pengantar SK: Tadi malam, 2/1/2024 pk 19.30 buncah info di media wafatnya Begawan Ekonomi Indonesia Dr. Rizal Ramli. Oleh karena obituari dan kesan pribadi belum sempat SK tulis untuk almarhum Allah Yarham RR, maka ditayang ulang saja pidato AS Maarif (1935-2022). Pengumuman Syafii Maarif mendapatkan penghargaan ini disampaikan The Board of Trustees of the Ramon Magsasay Award Foundation (RMAF), Rabu (31/7/2008) pukul 13.15 WIB. Dalam surat pemberitahuan yang dikirim via surat elektronik kepada Maarif Institute, Buya – panggilan akrab Ahmad Syafii Maarif - meraih Magsaysay Award 2008 dalam kategori Peace and International Understanding.

Atas penghargaan itu diadakan Syukuran Masyarakat atas penerimaan Ramon Magsasay kepada Guru Bangsa ASM oleh panitia kecil terdiri atas Pemrov Sumbar, PWM-ICMI-UMSB-PTSP November 2008 dan penerbitan-mini wacana agenda itu. Tayangan ini dimaksudkan sekaligus memori ulang (saya sudah tulis narasi lain dalam 65 tahun) Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A., M.Phil., C.B.E (1955-2022) dan pada tahun 2005 saya juga tulis hal hal lain, kemudian menjadi buku biografi ASM. Lalu cuplikan pidato ASM ini juga dedikasikan utk Dr. H. Gamawan Fauzi, SH., M.H. Dt Rajo Nan Sati (66 Tahun) Gubernur SB (2004-2009) dan Mendagri (2009-2014). GF tetap segar dan kontributif sampai sekarang.


Keempat mereka dengan segala kelebihannya dalam pandangan SK punya kontribusi besar untuk perkembangan pemikiran, akademisi, politik dan ekonomi di awal abad ke-21 untuk Indonesia. Mereka ASM, Azra, RR dan GF adalah putra Minangkabau dari Sumpur Kudus, Lubuk Alung, Cupak dan Alahan Panjang.


1

TENTANG PENYIMPANGAN DARI POLA UMUM ITU

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dalam Pidato Kebudayaan saya di Teater Utama Taman Budaya Sumatera Barat, 29 Desember 2007, ada tuturan berikut:

Minangkabau, negeri elok, sudah lama menantikan anak-anaknya agar berani menyimpang dari “pola umum” yang korup yang sedang melilit batang tubuh Indonesia sekarang, tetapi alangkah sukarnya. Gravitasi mumpungisme sungguh merupakan gelombang besar untuk dilawan, tetapi kita harus sadar bahwa dalam perlawanan itulah terletak masa depan  kita semua. Oleh sebab itu stamina spiritual kita tidak boleh kendor. Kita jangan menyerah kepada segala bentuk kekumuhan dan kekeruhan budaya, karena kita orang merdeka!1

Ternyata penyimpangan dari pola umum itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Solok di bawah pimpinan bupatinya Gamawan Fauzi. Terus terang saya merasa senang sekali dengan adanya terobosan birokratik yang berani itu dalam upaya memerangi budaya kumuh dalam bentuk korupsi dan praktik-praktik busuk lainnya. 

Kegembiraan saya menjadi bertambah setelah membaca majalah Newsweek online yang terkait dengan terobosan di Solok itu sebagai berikut:

One regional pioneer, Gamawan Fauzi, took power in West Sumatra’s Solok region in 2001 and quickly created a one-stop shop for government services, replacing an opaque and complex web of offices and brokers. Fauzi’s concept was to bring all government services under a single roof, post set fees, promote autopayment and guarantee prompt service as a means of rooting out corruption. And it has worked: the model has since been emulated across Indonesia, and Transparency International reports that corruption, while still high, has been reduced substantially.2

Menurut laporan ini, perang melawan korupsi secara terencana dan sistematis ternyata dimulai dari Kabupaten Solok awal abad ke-21, kemudian ditiru oleh Dati II yang lain di Indonesia.

Pertanyaan saya kemudian adalah: dengan berlakunya UU No. 22 dan No. 32 tentang otonomi daerah yang terpusat pada Dati II, apakah terobosan-terobosan itu tidak mengalami kendala pada tingkat Dati I ? 

Kabarnya dari sekitar 460-an Dati II (kabupaten dan kota) belum ada 5% yang sudah mulai menjalankan prinsip-prinsip good governance berupa keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi, nilai-nilai yang sudah puluhan tahun dilecehkan dalam kultur birokrasi Indonesia. Tetapi dengan adanya laporan Transparency International yang baru saja dikutip di atas tentang berkurangnya korupsi: “…that corruption, while still high, has been reduced substantially…”, masih ada harapan bahwa Indonesia dapat diselamatkan dari gurita penyakit sosial yang menghancurkan itu. Korupsi tidak saja dapat menghancurkan sebuah institusi atau bangsa, peradaban pun bisa dibuatnya berantakan.

Apa yang hendak saya garisbawahi dari pernyataan di atas adalah bahwa kunci utama untuk perbaikan bangsa ini secara keseluruhan akan banyak tergantung kepada kualitas kepemimpinan yang handal dan visioner dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance di atas. Pak Gamawan tentu punya alasan untuk bangga sebagai pionirnya, tetapi apakah prinsip-prinsip itu masih mungkin dilaksanakan secara efektif pada tingkat priopinsi di mana wewenangnya sudah sangat dibatasi oleh UU Otonomi Daerah yang banyak kelemahan itu.

Kita beralih sebentar ke Filipina. Presiden ketiga Filipina Ramon Magsaysay (1900-1957), menjadi legendaris bukan karena nasib malang yang menyebabkan nyawanya tak tertolong saat pesawat yang ditompangi menabrak sebuah gunung di Sebu, 17 Maret 1957, tetapi karena keberaniannya melakukan penyimpangan dari pola umum untuk membela orang miskin dan menegakkan demokrasi. Korupsi dilawannya, rakyat kecil benar-benar dibelanya melalui kebijakan negara yang pro-orang miskin. 

Kebijakan yang seperti inilah yang sangat dinantikan oleh seluruh bangsa kita sekarang ini. Praktik BLT, sekalipun ada positifnya secara insidental, tetapi sisi negatifnya untuk jangka panjang sangat jelas: rakyat kita akan terbiasa menjadi peminta-minta, sesuatu yang sangat merusak martabat manusia merdeka. Sebagai salah seorang yang menjadi bidan KPK yang sekarang ini, saya tentu gembira dengan gebrakan-gebrakan berani yang telah dijalankannya dalam beberapa bulan terakhir ini dengan catatan bahwa pranata hukumlah yang harus benar-benar dijadikan pedoman. Intervensi politik kekuasaan harus dikesampingkan dengan tegar agar tuduhan “tebang pilih” tidak lagi dilontarkan orang.

Akhirnya, sebagai putera daerah yang lama merantau, saya sungguh berterima kasih kepada semua pihak di Ranah Minang: Bapak Gubernur bersama Pemda I, Bupati dan Walikota dengan Pemda II, Dirut dan Direksi PT. Semen Padang beserta para petinggiya, Muhammadiyah Wilayah Sumbar, ICMI, UMSB, dan semua pihak di ranah ini. Saya tidak mungkin membalas budi baik semua pihak yang telah berbaik hati dan telah demikian bersusah payah menggelar penghargaan dan sambutan kepada seorang anak kampung Sumpur Kudus yang sekitar tiga perempat usianya telah “dihanyutkan” di rantau.

Sekali lagi terima kasih.

(Disampaikan di Kompleks Semen Padang, 1 Nopember 2008)

Padang, 1 Nopember 2008 

1 Ahmad Syafii Maarif, Ranah Gurindam dalam Sorotan. Padang: Dewan Kesenian Sumatera Barat, 2007, hlm. 13.

2 Lih. George Wehrfritz and Solenn Honorine, “Indonesia as the New India” dalam Newsweek online, 20 Oktober 2008.

 Rizal Ramli Link Rocky Gerung tentang Wafatnya Dr Rizal Ramli